Kamis, 23 April 2009 | 13:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar dapat menjadi partai oposisi di parlemen guna memperkuat sistem pengkaderan menyongsong Pemilu 2014. Dengan menjadi oposisi, Golkar dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan masyarakat sehingga Golkar kembali mendapat tempat di hati mereka.
"Menjadi oposisi, memperkuat kelembagaan di DPR, tidak kalah terhormat dengan menjadi lembaga eksekutif," ujar Yudi Chrisnandy, kader Golkar, di sela-sela rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Partai Golkar, Kamis (23/4) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Sebaliknya, jika berniat maju kembali ke gelanggang politik, Golkar sebaiknya berkoalisi dengan Demokrat dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu menuntut. "Kita syaratkan saja bahwa kami ingin mengajukan cawapres untuk melanjutkan koalisi. Calonnya bisa langsung dipilih capres SBY," ujarnya.
Sementara itu, Yudi menilai, membuat poros sendiri relatif tidak menguntungkan bagi JK. Pasalnya, berdasarkan realitas survei internal dan lembaga survei, tidak ada satu tokoh Golkar pun yang dapat menyaingi popularitas SBY.
Kamis, 23 April 2009
Senin, 20 April 2009
Penayangan Tabulasi Nasional Dilanjutkan di KPU
Jakarta (ANTARA News) - Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilu anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, berakhir pada Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Anggota KPU Sri Nuryanti setelah rapat pleno KPU, mengatakan kemungkinan hasil penghitungan suara dapat diakses di Media Center KPU atau melalui internet dengan alamat http://tnp.kpu.go.id/tab2009/.
"Hari ini selesai tapi belum ada kesepakatan mungkin akan ditaruh di sini (KPU) dan ditayangkan di media center," katanya.
Namun, Sri tidak dapat menjelaskan kapan tabulasi nasional ini dihentikan penayangannya dan berapa persen suara yang masuk dalam penghitungan suara.
"Kita tidak menargetkan, cuma bagaimana semaksimal mungkin untuk memberikan informasi pada masyarakat," katanya setelah rapat pleno KPU tentang rencana rekapitulasi hasil pemungutan suara secara nasional.
Penayangan tabulasi nasional di Ruang Flores, Hotel Borobudur dilaksanakan selama 12 hari mulai 9 April dan berakhir pada 20 April 2009.
Selama 12 hari penayangan tabulasi nasional ini, jumlah suara yang masuk sekitar 12 juta. Pemasukan data perolehan suara yang masuk ini dinilai lambat karena rata-rata dalam sehari hanya ada sekitar satu juta suara yang masuk ke KPU pusat.
Menurut Yanti, lambatnya pemasukan data ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah tenaga operator di KPU kabupaten/kota yang bertugas mengirimkan data ke KPU pusat dengan memindai formulir C1-IT.
Ia mengatakan, tugas di KPU kabupaten/kota tidak sedikit. Selain mengirimkan data hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), KPU kabupaten/kota juga melaksanakan rekapitulasi secara manual.
Ia juga tidak menampik lambatnya pemasukan data hasil penghitungan suara, kemungkinan disebabkan pengetahuan operator yang terbatas terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan.
"Pelatihan (bagi operator) memang cuma satu kali dan kita anggap kurang," kata Sri.
Selain itu, juga ada permasalahan teknis yang mempengaruhi kecepatan penayangan data, seperti kualitas kertas formulir C1-IT yang tidak seragam.
Beberapa KPPS dilaporkan menggunakan formulir C1-IT yang terlalu tipis atau formulir tidak dilengkapi corner mark karena terpotong ketika digandakan.
"Kemudian ada kesalahan dalam jumlah suara misalnya 100 ditambah 27 itu yang harusnya 127 ditulis misal 247 itu jumlah yang salah sehingga ditolak oleh sistem," jelasnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan, KPU akan mengevaluasi pelaksanaan tabulasi nasional dan sistem teknologi informasi yang digunakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Anggota KPU Sri Nuryanti setelah rapat pleno KPU, mengatakan kemungkinan hasil penghitungan suara dapat diakses di Media Center KPU atau melalui internet dengan alamat http://tnp.kpu.go.id/tab2009/.
"Hari ini selesai tapi belum ada kesepakatan mungkin akan ditaruh di sini (KPU) dan ditayangkan di media center," katanya.
Namun, Sri tidak dapat menjelaskan kapan tabulasi nasional ini dihentikan penayangannya dan berapa persen suara yang masuk dalam penghitungan suara.
"Kita tidak menargetkan, cuma bagaimana semaksimal mungkin untuk memberikan informasi pada masyarakat," katanya setelah rapat pleno KPU tentang rencana rekapitulasi hasil pemungutan suara secara nasional.
Penayangan tabulasi nasional di Ruang Flores, Hotel Borobudur dilaksanakan selama 12 hari mulai 9 April dan berakhir pada 20 April 2009.
Selama 12 hari penayangan tabulasi nasional ini, jumlah suara yang masuk sekitar 12 juta. Pemasukan data perolehan suara yang masuk ini dinilai lambat karena rata-rata dalam sehari hanya ada sekitar satu juta suara yang masuk ke KPU pusat.
Menurut Yanti, lambatnya pemasukan data ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah tenaga operator di KPU kabupaten/kota yang bertugas mengirimkan data ke KPU pusat dengan memindai formulir C1-IT.
Ia mengatakan, tugas di KPU kabupaten/kota tidak sedikit. Selain mengirimkan data hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), KPU kabupaten/kota juga melaksanakan rekapitulasi secara manual.
Ia juga tidak menampik lambatnya pemasukan data hasil penghitungan suara, kemungkinan disebabkan pengetahuan operator yang terbatas terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan.
"Pelatihan (bagi operator) memang cuma satu kali dan kita anggap kurang," kata Sri.
Selain itu, juga ada permasalahan teknis yang mempengaruhi kecepatan penayangan data, seperti kualitas kertas formulir C1-IT yang tidak seragam.
Beberapa KPPS dilaporkan menggunakan formulir C1-IT yang terlalu tipis atau formulir tidak dilengkapi corner mark karena terpotong ketika digandakan.
"Kemudian ada kesalahan dalam jumlah suara misalnya 100 ditambah 27 itu yang harusnya 127 ditulis misal 247 itu jumlah yang salah sehingga ditolak oleh sistem," jelasnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan, KPU akan mengevaluasi pelaksanaan tabulasi nasional dan sistem teknologi informasi yang digunakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Minggu, 19 April 2009
Menjajal Ilmu Kebal di Komputer KPU
Senin, 20 April 2009 | 07:06 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: CALON presiden bukan, selebritas juga enggak. Tapi Mohammad Jafar Hafsah menjadi buah bibir di pusat tabulasi suara Komisi Pemilihan Umum, yang bermarkas di Hotel Borobudur, Jakarta. Gara-garanya adalah perolehan suara calon dari Partai Demokrat ini yang sungguh fantastis.
Per Rabu pekan lalu, kandidat legislator di daerah pemilihan II Sulawesi Selatan ini sudah mengumpulkan lebih dari 111 juta suara--65 persen dari total jumlah pemilih se-Indonesia. Padahal total suara yang masuk ke pusat penghitungan Komisi baru sekitar 7 juta. Ulah peretas komputer?
Komisi Pemilihan Umum memang tengah sibuk berperang melawan para peretas, tapi mereka membantah kekacauan angka tersebut akibat serangan para hacker dan cracker itu. "Hanya kesalahan di sistem kami. Mestinya, kalau memang angkanya melonjak, grafiknya ikut meninggi. Tapi buktinya kan tidak," kata anggota Komisi, Abdul Aziz, merujuk pada grafik batang di halaman utama situs tabulasi suara Komisi (www.kpu.go.id).
Tapi, jika ini kesalahan sistem, seharusnya akibatnya masif atau--sebaliknya--hanya terjadi pada suara Mohammad Jafar. Kenyataannya, kejadian serupa dialami calon anggota legislatif Partai Indonesia Sejahtera, Sugeng Imam Santosa. Dalam tabulasi sementara, nama calon dari daerah pemilihan yang sama dengan Mohammad Jafar itu sudah tercontreng lebih dari 111 ribu kali. Padahal jumlah suara total yang diraih partai itu di sana baru 865 suara.
Sejak Komisi menampilkan perhitungan suara pemilihan umum legislatif secara online, puluhan peretas memang terus mencoba menembus sistem komputer tabulasi itu. "Jika dihitung, sudah 20 kali," kata Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Husni Fahmi. "Sejauh ini, usaha mereka dapat digagalkan," dia menambahkan.
Peretas komputer adalah mereka yang berusaha menyusup ke dalam jaringan atau server pihak lain tanpa izin. Penyusup ini terbagi dalam dua jenis: peretas budiman dan peretas siluman. Yang budiman cuma masuk tanpa menimbulkan kerusakan. Yang siluman bisa jahat bukan main: bisa mengambil, mengubah, hingga menghilangkan data di server. Kelompok terakhir inilah yang berusaha menyusup ke server tabulasi suara Komisi.
Menurut Husni, ada yang mencoba mengubah tampilan situs data tabulasi. Ada pula yang mencoba membuat semua angka perolehan suara menjadi nol. "Tapi tidak berhasil," ujarnya.
Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2004--saat itu Dani Firmansyah berhasil menembus pengaman jaringan komputer Komisi--kini Komisi memasang benteng keamanan yang berlapis-lapis. "Kami sekarang lebih siap mengantisipasi serangan peretas," Husni sesumbar. Semua jalan yang dulu jadi tempat masuk Dani ke sistem Komisi sudah digembok rapat-rapat.
Lima tahun lalu, Dani menyusup ke dalam sistem keamanan jaringan Komisi melalui "Jalan Thailand". Ini adalah semacam alamat Internet anonim dari negara itu dan merupakan tipuan untuk mengelabui lokasi Dani yang sesungguhnya di Indonesia. Ia juga punya alamat anonim lain untuk menyesatkan perburuan petugas, yakni sebuah warung Internet di Yogyakarta.
Nah, Dani--pencipta distro Linux berbasis Debian yang dinamai XNUXER--menerobos sistem keamanan server Komisi kala itu dengan Cross Site Scripting dan SQL Injection. Salah satu alatnya tersedia gratis, yakni Nmap, yang juga tersedia di Linux.
Kini berumur 30 tahun dan menjadi system developer sebuah perusahaan multinasional, Dani mengaku tak tahu keandalan sistem pengamanan Komisi sekarang. "Namun tingkat kesulitan dalam menembus sebuah sistem keamanan komputer dari suatu jaringan sangat relatif dan bergantung pada keahlian dan kemahiran masing-masing pihak," ujarnya. "Dan saya tidak pernah mencoba dan tidak berminat mengetahuinya," katanya.
Toh, sekuat apa pun sistem keamanan komputer, tak ada yang sungguh-sungguh aman. Ini keyakinan Jim Geovedi, pensiunan peretas komputer yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan di PT Bellua Asia Pacific. "Sehebat apa pun sistem keamanan jaringan, tetap ada celah untuk disusupi. Bahkan dengan tools sederhana seperti web browser bisa melakukan penyusupan," ujarnya, seperti mengingatkan Komisi untuk tetap awas mengawasi bentengnya.
Kuncinya: hacker tahu mengenai karakteristik sistem yang menjadi targetnya. "Kalau sudah tahu logikanya, pakai apa pun bisa," kata peretas yang belajar otodidak ini.
Ini juga disadari Komisi. Karena itu, untuk menambah level keamanan sistem jaringannya, Komisi mendekati komunitas praktisi keamanan teknologi informasi, termasuk para peretas. Komisi mengimbau mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan pemilu tahun ini.
Hasilnya sudah ada. Dani mengungkapkan, sudah beberapa kali komunitas komputer underground berkomunikasi dengan Komisi. "Mereka bahkan memiliki jalur komunikasi khusus agar ketika terjadi sesuatu dapat secepatnya dilakukan perbaikan," ujarnya. Namun, menurut Jim, ini saja tak cukup.
Seharusnya, ujar peretas yang dulu malang-melintang di Bandung itu, komunitas ini ikut masuk tim teknologi informasi Komisi. "Kalau sekarang, jika mereka tahu sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terbentur birokrasi," katanya.
Sebenarnya, usaha peretas untuk membobol sistem keamanan jaringan Komisi tak selalu berarti negatif. Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Sri Nuryanti mengatakan banyaknya serangan hacker justru akan memperkuat sistem keamanan teknologi informasi Komisi. "Sistem kami jadi lebih kuat bertahan," katanya. Meski begitu, ia tetap meminta para hacker tidak usil mengubah tampilan situs Komisi.
Ia mengatakan perbuatan para peretas terkategori dalam kejahatan karena dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan menghancurkan atau merusak barang. Inilah sebabnya Satuan Cyber Crime Markas Besar Kepolisian Indonesia turun tangan mengusut adanya tindakan kriminal dunia maya dalam proses penghitungan suara di pusat tabulasi nasional. "Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan subsider Pasal 406 KUHP, seorang hacker bisa terkena ancaman hukuman penjara selama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta," ujarnya.
TEMPO Interaktif, Jakarta: CALON presiden bukan, selebritas juga enggak. Tapi Mohammad Jafar Hafsah menjadi buah bibir di pusat tabulasi suara Komisi Pemilihan Umum, yang bermarkas di Hotel Borobudur, Jakarta. Gara-garanya adalah perolehan suara calon dari Partai Demokrat ini yang sungguh fantastis.
Per Rabu pekan lalu, kandidat legislator di daerah pemilihan II Sulawesi Selatan ini sudah mengumpulkan lebih dari 111 juta suara--65 persen dari total jumlah pemilih se-Indonesia. Padahal total suara yang masuk ke pusat penghitungan Komisi baru sekitar 7 juta. Ulah peretas komputer?
Komisi Pemilihan Umum memang tengah sibuk berperang melawan para peretas, tapi mereka membantah kekacauan angka tersebut akibat serangan para hacker dan cracker itu. "Hanya kesalahan di sistem kami. Mestinya, kalau memang angkanya melonjak, grafiknya ikut meninggi. Tapi buktinya kan tidak," kata anggota Komisi, Abdul Aziz, merujuk pada grafik batang di halaman utama situs tabulasi suara Komisi (www.kpu.go.id).
Tapi, jika ini kesalahan sistem, seharusnya akibatnya masif atau--sebaliknya--hanya terjadi pada suara Mohammad Jafar. Kenyataannya, kejadian serupa dialami calon anggota legislatif Partai Indonesia Sejahtera, Sugeng Imam Santosa. Dalam tabulasi sementara, nama calon dari daerah pemilihan yang sama dengan Mohammad Jafar itu sudah tercontreng lebih dari 111 ribu kali. Padahal jumlah suara total yang diraih partai itu di sana baru 865 suara.
Sejak Komisi menampilkan perhitungan suara pemilihan umum legislatif secara online, puluhan peretas memang terus mencoba menembus sistem komputer tabulasi itu. "Jika dihitung, sudah 20 kali," kata Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Husni Fahmi. "Sejauh ini, usaha mereka dapat digagalkan," dia menambahkan.
Peretas komputer adalah mereka yang berusaha menyusup ke dalam jaringan atau server pihak lain tanpa izin. Penyusup ini terbagi dalam dua jenis: peretas budiman dan peretas siluman. Yang budiman cuma masuk tanpa menimbulkan kerusakan. Yang siluman bisa jahat bukan main: bisa mengambil, mengubah, hingga menghilangkan data di server. Kelompok terakhir inilah yang berusaha menyusup ke server tabulasi suara Komisi.
Menurut Husni, ada yang mencoba mengubah tampilan situs data tabulasi. Ada pula yang mencoba membuat semua angka perolehan suara menjadi nol. "Tapi tidak berhasil," ujarnya.
Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2004--saat itu Dani Firmansyah berhasil menembus pengaman jaringan komputer Komisi--kini Komisi memasang benteng keamanan yang berlapis-lapis. "Kami sekarang lebih siap mengantisipasi serangan peretas," Husni sesumbar. Semua jalan yang dulu jadi tempat masuk Dani ke sistem Komisi sudah digembok rapat-rapat.
Lima tahun lalu, Dani menyusup ke dalam sistem keamanan jaringan Komisi melalui "Jalan Thailand". Ini adalah semacam alamat Internet anonim dari negara itu dan merupakan tipuan untuk mengelabui lokasi Dani yang sesungguhnya di Indonesia. Ia juga punya alamat anonim lain untuk menyesatkan perburuan petugas, yakni sebuah warung Internet di Yogyakarta.
Nah, Dani--pencipta distro Linux berbasis Debian yang dinamai XNUXER--menerobos sistem keamanan server Komisi kala itu dengan Cross Site Scripting dan SQL Injection. Salah satu alatnya tersedia gratis, yakni Nmap, yang juga tersedia di Linux.
Kini berumur 30 tahun dan menjadi system developer sebuah perusahaan multinasional, Dani mengaku tak tahu keandalan sistem pengamanan Komisi sekarang. "Namun tingkat kesulitan dalam menembus sebuah sistem keamanan komputer dari suatu jaringan sangat relatif dan bergantung pada keahlian dan kemahiran masing-masing pihak," ujarnya. "Dan saya tidak pernah mencoba dan tidak berminat mengetahuinya," katanya.
Toh, sekuat apa pun sistem keamanan komputer, tak ada yang sungguh-sungguh aman. Ini keyakinan Jim Geovedi, pensiunan peretas komputer yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan di PT Bellua Asia Pacific. "Sehebat apa pun sistem keamanan jaringan, tetap ada celah untuk disusupi. Bahkan dengan tools sederhana seperti web browser bisa melakukan penyusupan," ujarnya, seperti mengingatkan Komisi untuk tetap awas mengawasi bentengnya.
Kuncinya: hacker tahu mengenai karakteristik sistem yang menjadi targetnya. "Kalau sudah tahu logikanya, pakai apa pun bisa," kata peretas yang belajar otodidak ini.
Ini juga disadari Komisi. Karena itu, untuk menambah level keamanan sistem jaringannya, Komisi mendekati komunitas praktisi keamanan teknologi informasi, termasuk para peretas. Komisi mengimbau mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan pemilu tahun ini.
Hasilnya sudah ada. Dani mengungkapkan, sudah beberapa kali komunitas komputer underground berkomunikasi dengan Komisi. "Mereka bahkan memiliki jalur komunikasi khusus agar ketika terjadi sesuatu dapat secepatnya dilakukan perbaikan," ujarnya. Namun, menurut Jim, ini saja tak cukup.
Seharusnya, ujar peretas yang dulu malang-melintang di Bandung itu, komunitas ini ikut masuk tim teknologi informasi Komisi. "Kalau sekarang, jika mereka tahu sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terbentur birokrasi," katanya.
Sebenarnya, usaha peretas untuk membobol sistem keamanan jaringan Komisi tak selalu berarti negatif. Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Sri Nuryanti mengatakan banyaknya serangan hacker justru akan memperkuat sistem keamanan teknologi informasi Komisi. "Sistem kami jadi lebih kuat bertahan," katanya. Meski begitu, ia tetap meminta para hacker tidak usil mengubah tampilan situs Komisi.
Ia mengatakan perbuatan para peretas terkategori dalam kejahatan karena dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan menghancurkan atau merusak barang. Inilah sebabnya Satuan Cyber Crime Markas Besar Kepolisian Indonesia turun tangan mengusut adanya tindakan kriminal dunia maya dalam proses penghitungan suara di pusat tabulasi nasional. "Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan subsider Pasal 406 KUHP, seorang hacker bisa terkena ancaman hukuman penjara selama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta," ujarnya.
NASA Temukan Planet Pengganti Bumi
INILAH.COM, Jakarta – Wahana ruang angkasa pencari planet, Kepler berhasil mengirim hasil pertamanya. NASA berharap Kepler bisa mendapatkan planet yang mengelilingi bintang dan bisa dihuni seperti bumi.
Kepler mengirimkan foto planet dari konstelasi Cygnus dan Lyra dari kluster bintang 13.000 tahun cahaya dari bumi, disebut NGC 6791.
"Kami menduga ribuan planet mengelilingi bintang itu, dan untuk pertama kalinya kita mendapatkan planet seukuran bumi di zona yang mendukung kehidupan di sekitar bintang yang mirip matahari,” kata William Borucki, ilmuwan di Ames Research Center NASA di Moffett Field California.
Disebut zona yang mendukung kehidupan, planet ini di sekitar sabuk bintang dimana air bisa ditemukan di permukaannya berbentuk danau, sungai dan lautan.
Jika terlalu dekat dengan bintang, maka planet akan terlalu panas. Sedangkan jika orbit terlalu jauh maka planet bisa memabeku.
Foto Kepler yang dirlis NASA salah satunya menunjukkan kluster bintang 13.000 tahun cahaya dari bumi, disebut NGC 6791. Sedangkan foto yang lain dari bintang disebut Tres-2, yang sudah diketahui mirip planet Yupiter.[ito]
Polri Minta Bantuan Interpol Tangkap Kades Komalasa
Gresik (ANTARA News) - Polri meminta bantuan "International Police" (Interpol) untuk menangkap Kepala Desa Komalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Mu`jizad yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang melarikan diri ke Johor, Malaysia.
Kepala Polisi Resort (Polres) Gresik, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Iqbal, Minggu (19/4), mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Interpol melalui Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk menangkap Mu`jizad.
"Saat ini, Mu`jizad masuk daftar pencarian orang (DPO), karena berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, yang besangkutan bisa dikenai pidana pemilu," kata Iqbal menerangkan.
Mu`jizad adalah tersangka yang mengedarkan surat ke warganya untuk memilih Syarif Musa, calon legislator (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Kecamatan Tambak dan Sangkapura.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari penyidik kepolisian, ketika dihubungi melalui ponselnya, Mu`jizad berada di Johor dengan alasan sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit.
"Sebagai kades, Mu`jizad semestinya tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya dengan berlama-lama di Johor, terlebih saat ini dia tersangkut masalah," katanya.
Anggota Panwaslu Kabupaten Gresik, Elvita Yulianti, mengatakan, awalnya Mu`jizad beralasan minta izin untuk menemui Bupati Gresik, Robbach Ma`sum.
"Karena itulah dia bisa lolos dan menyeberang dari Bawean ke Gresik. Namun, setelah beberapa hari dia menghilang dan ternyata melarikan diri ke Johor," katanya.
Elvita mengutarakan, kasus tindak pidana ini harus diputus maksimal lima hari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2009 diumumkan, atau tepatnya pada tanggal 26 April 2009.
"Jika dalam batas waktu tersebut belum juga tertangkap maka kasus tersebut dinyatakan hangus," katanya menjelaskan.
Sebelumnya diwartakan, Mu`jizad mengedarkan surat kepada warganya. Dia meminta warga untuk memilih Syarif Musa, dengan alasan pembangunan jalan poros Tanjung Kima yang dianggarkan dari APBD 2009 itu berkat bantuannya. Apabila Syarif Musa tidak terpilih, pembangunan tersebut tidak akan diwujudkan.
Padahal, sesuai Instruksi Bupati Gresik Nomor 270/570/437.73/2009 tertanggal 19 Maret 2009, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa netral dalam Pemilu 2009, serta tidak menjadi pengurus salah satu partai politik.(*)
COPYRIGHT © ANTARA
Langganan:
Postingan (Atom)
