Membatasi software

Tidak semua software aman untuk dipakai sembarang orang. Software pemrograman atau software "gelap" yang biasa dipakai oleh hacker dan cracker memang tergolong software yang tidak aman jika dipakai oleh sembarang orang. Jika mereka mengaksesnya, bukan tidak mungkin komputer anda malah rusak berantakan.

Untuk mencegahnya, anda bisa memproteksi software-software itu agar tidak bisa digunakan lagi. Jika Anda ingin memakainya, tentu saja anda bisa membuka proteksinya lagi.

Lakukan langkah-langkah ini untuk memproteksi software. Klik Start > Run dan ketik "gpedit.msc". Tekan Enter jika sudah. Sekarang pilih User Configuration > Administrative Templates > System. Klik ganda bagian "Don't run specified Windows Application". Klik pilihan "Enabled". Kini tugas anda adalah mendaftar software-software yang akan diproteksi dengan cara mengklik tombol Show yang ada disebelah kanan teks "List of dissallowed application".

Tekan tombol Add dan masukkan nama software itu seperti "winwor.exe", "photoshop.exe", "acdsee.exe", dan lain sebagainya. Tekan OK beberapa kali jika sudah.

Mendata Software-software yang akan diproteksi
Sekarang, coba jalankan software yang tadi sudah anda proteksi. Alih-alih software tersebut dapat berjalan dengan baik, anda akan mendapat pesan seperti di bawah ini :

Memblokir Registry Editor

Registry Editor merupakan tool penting yang ada di MS Windows. Di situlah terekam banyak setting dan aturan yang sangat vital. Jika registry tersebut diutak-atik tanpa bekal pengetahuan yang dalam, MS Windows XP anda akan crash atau minimal tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, ada baiknya jika Registry Editor ini diblokir saja agar tidak sembarang orang mengakses bagian ini. Masuk ke Registry Editor memang pada dasarnya mudah. Klik Start > Run dan ketik "regedit", maka siapapun bisa masuk ke registry editor. Tapi, setelah kita blokir, ceritanya akan lain.

Cara memblokir Registry Editor adalah seperti ini. Klik Start > Run dan ketik "gpedit.msc". Klik pada bagian User Configuration > Administrative Templates > System. Klik ganda pada bagian "Prevent access to registry editing tool". Ambil pilihan "Enabled" dan tekan OK jika sudah.

Sekarang coba klik Start > Run dan ketik "regedit". Apa yang akan anda dapat?

Mematikan Fungsi Add/Remove Programs

Fasilitas "Add/Remove Programs" dalam Control Panel berfungsi untuk menginstall, meng-uninstall, dan merepair software-software yang ada di dalam komputer anda. Jika anda ingin menambahkan koleksi Windows Components seperti IIS, MS Frontpage Server Extension dan sebagainya, anda bisa menggunakan fasilitas "Add/Remove Programs" ini.

Tapi repotnya, jika setiap orang bisa mengakses bagian ini, anda tidak bisa mencegah mereka jika mereka ingin menginstall software baru, meng-unistall, atau mengutak-atik konfigurasi software yang ada dalam sistem komputer anda. Satu-satunya cara untuk mencegah orang lain mengakses "Add/Remove Programs" ini adalah mengunci fasilitas ini sehingga tidak bisa dimasuki lagi.

Caranya, klik Start > Run dan ketik "gpedit.msc" lalu tekan Enter. Klik bagian User Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Add/Remove Programs. Lalu, klik ganda bagian "Remove Add/Remove Programs". Ambil pilihan "Enabled" dan kemudian klik OK. Sekarang masuklah ke Control panel dan cobalah akses pilihan "Add/Remove Programs".

Lock CP

Control Panel merupakan bagian yang sangat penting dalam MS Windows XP. Jika Control Panel diakses oleh orang yang salah, bisa jadi komputer anda akan crash total. Oleh karena itu, jika komputer anda diakses oleh banyak orang, cegahlah mereka agar tidak masuk ke Control Panel.

Cara yang paling ampuh untuk mencegah mereka adalah dengan menyembunyikan Control Panel atau mengunci Control Panel sehingga sulit untuk dimasuki.

Caranya sangat sederhana. Klik Start > Run dan ketikkan "gpedit.msc" dan tekan Enter jika sudah. Sekarang, pilih bagian User Configuration . Administrative Template > Control Panel dan klik ganda pada bagian "Prohibit access to the Control Panel". Setelah itu ambil pilihan "Enabled" setelah anda berada di jendela Prohibit access to the Control Panel Properties.

Sekarang, control Panel tersembunyi dari Start Menu dan tidak bisa diakses lagi.

Susno: Masa Baju Seragam Saya Bikin Heboh se-Indonesia?

Jakarta - Komjen Pol Susno Duadji berpendapat Kode Etik Mabes Polri tidak mengatur seseorang yang hadir di persidangan harus seizin atasan dan dilarang mengenakan seragam dinas. Susno mengaku kesaksiannya di sidang Antasari Azhar tidak mewakili Polri.

"Sampai detik ini, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah. Apa kesaksian saya, atau karena baju yang saya pakai. Masa baju saja buat heboh se-Indonesia," kata Susno sambil tersenyum.

Hal ini disampaikan Susno di kediamannya, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/1/2010).

"Kalau ada perintah tertulis tidak boleh hadir ke sidang dengan pakaian dinas, ya kalau ada saya salah dan saya siap dihukum. Tetapi kan tidak ada," lanjut Susno yang terbalut batik warna hijau ini.

Susno menegaskan ketentuan meminta izin dan dilarang mengenakan seragam dinas tidak diatur dalam kode etik Polri.

"Kode etik kan lebih rendah dari UU. Tidak boleh kode etik mengenyampingkan UU. Di kode etik pun tidak ada yang menyatakan hadir di persidangan harus ada izin. Masa anggota Polri tidak datang ke sidang karena tidak dapat izin," papar dia.

Susno mengaku kehadirannya di ruang persidangan Antasari tidak mewakili Polri. "Saya datang dengan niatan tidak ada apa-apa kok malah dipermasalahkan. Masa saya hadir ke sidang kok ditentukan baju. Saya tidak mewakili Polri," kata Susno.

Susno mengegaskan ia hadir diminta sebagai pribadi mengenai pengetahuannya soal kasus itu karena terkait keterangan mantan Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Hadiatmoko dan Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol M Iriawan.

"Saya disebut di situ, jadi saya hadir. Saya ditanyakan apakah ada tim khusus di bawah Pak Hadiatmoko. Saya katakan awalnya, saya tidak tahu. Kemudian, di ujungnya saya tahu," kata Susno.

Lebih lanjut, Susno mengaku tidak tahu semua anggota tim itu sampai sekarang. "Saya juga tidak tahu tugasnya apa. Yang saya tahu cuma timnya gagal. Kemudian, Pak Hadiatmoko dipindah, diganti Pak Dikdik Mulyana Aris Mansyur karena timnya gagal. Saya tidak tahu apa itu operasi keresersean atau bukan," ujar Susno.

(aan/iy)

Mabes Polri Plin-plan Soal Susno, Bukti Kapolri Tidak Tegas

Jakarta - Pengakuan Mabes Polri mengenai berbagai hal terkait mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji berubah-ubah alias plin-plan. Hal tersebut menunjukkan kepemimpinan di lembaga hukum tersebut tidak tegas.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (8/1/2010).

"Ini sebenarnya persoalan kecil. Namun karena Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) tidak tegas, akhirnya masalahnya terus meluas tidak karuan. Informasi dari Mabes Polri selalu berubah-ubah," ujar Neta.

Neta juga mensinyalir, hal ini terjadi karena persaingan menjelang suksesi kepemimpinan di tubuh Polri. Sejumlah oknum memanfaatkan ketidaktegaskan Kapolri untuk menjatuhkan lawannya.

"Jadinya ada yang bilang tidak menarik fasilitas Susno, tapi paginya dibilang ya. Tidak mengakui mengirim Densus ke rumah Susno, tapi kemudian membenarkan. Ini kan terlihat sekali ada ketidakseragaman informasi dari Mabes Polri," ujar Neta.

Karena itu, sambung Neta, IPW mengimbau agar Kapolri menyelesaikan masalah ini dengan tegas dan damai. Polri jangan lagi menggunakan cara-cara teror untuk menyelesaikan urusan internalnya, seperti menarik semua fasilitas dan mengirim Densus ke rumah Susno. Cara-cara tersebut identik dengan rezim Orde Baru.

"Seharusnya Kapolri panggil saja langsung Susno. Tanya kenapa dia ke pengadilan Antasari, kenapa pakai seragam. Selesaikan kasus ini dengan tegas dan damai. Jangan malah main ancam akan ditindak, dipecat dan sebagainya," ungkap Neta.

Menurut Neta, harus segera dituntaskan oleh internal Polri. Jika tidak, hal ini akan semakin memperburuk citra Polri di masyarakat.

"Menyelesaikan persoalan internal kecil seperti ini saja sulit. Bagaimana Polri menyelesaikan masalah yang lebih besar," kata Neta.

Susno Masih Berhak

Khusus mengenai penarikan fasilitas terhadap Susno, Neta menilai, langkah Mabes Polri tersebut sangat tidak tepat. Sebab bagaimana pun juga, sebagai seorang perwira aktif, Susno masih berhak mendapatkan fasilitas tersebut.

"Dan perlu diingat, fasilitas itu adalah milik rakyat bukan institusi Mabes Polri. Jadi tidak bisa ditarik begitu saja hanya karena berbeda pendapat. Sebagai perwira aktif, Susno masih berhak mendapatkan fasilitas," ungkap Neta.

Seperti diketahui, Mabes Polri telah menarik seluruh fasilitas Susno Duadji seperti, ajudan, mobil dinas dan sebagainya. Diduga kuat, hal tersebut terkait tindakan Susno yang menjadi saksi dalam persidangan kasus Antasari. Keterangan Susno dalam persidangan itu dinilai menyudutkan Polri.

Namun hal itu dibantah Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Menurut Edward, penarikan fasilitas itu semata-mata dalam rangka serah terima jabatan.

Mabes Polri sebelumnya juga menyangkal mengirim Densus ke rumah Susno. Namun belakangan membenarkannya. Aparat Densus dikirim untuk mengambil mobil dinas Susno.

(djo/nrl)

Susno Kecewa Sudah Jadi Polisi

Jakarta - Komjen Pol Susno Duadji kecewa dengan dirinya sendiri atas kasus Bibit-Chandra. Susno pun menyesal telah memilih profesi sebagai polisi.

"Saya tidak kecewa pada polisi tapi saya kecewa pada diri saya. Kenapa saya pilih jadi polisi," ujar Susno di rumah pribadinya, Cinere, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/1/2010).

Menurut Susno, saat didesak mundur oleh sejumlah kalangan, dirinya sudah meminta berhenti sebagai anggota polri. Namun ditahan oleh atasannya.

Susno merasa ada keanehan, mengapa dirinya harus bertanggung jawab terhadap penanganan kasus Bibit-Chandra.

"Saya kan tidak berperan dalam kasus penyelidikan KPK. Itu tim sendiri yang sudah dibentuk. Masak saya dituduh harus bertanggung jawab atas apa yang tidak jadi tugas dan tanggung jawab saya," terang jenderal bintang tiga tersebut.

Lebih lanjut Susno menambahkan, akibat banyaknya desakan dan tuduhan yang dialamatkan ke dirinya. Istri dan anak-anaknya pun harus menangung permasalahannya.

"Anak saya sampai berhenti kerja. Istri saya tidak lagi ikut arisan di komplek karena malu bapaknya, suaminya dituduh merekayasa kasus dan korupsi," jelas pria kelahiran Sumatera Selatan ini.

Meski demikian, Susno mengaku dirinya dan keluarganya tetap tegar menghadapi cobaan ini. Kalaupun ada kekhawatiran itu dianggapnya sebagai perasaan cinta kepada dirinya.

"Itu kan wajar (perasaan khawatir) istri saya, sebagai tanda cinta kepada saya," pungkasnya. (ddt/gus)