JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat intelijen, Dr AC Manulang, menilai, kasus yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar bukan hanya skandal cinta segitiga, melainkan sudah lama direncanakan pihak tertentu untuk merusak citra KPK.
Tujuan yang lebih besar dari skenario itu adalah menggoyang kredibilitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
”Kasus yang menimpa Antasari tipis kemungkinannya karena cinta segitiga. Antasari sudah masuk perangkap karena sudah lama direncanakan pihak tertentu untuk merusak citra KPK yang dipimpinnya,” kata Manullang ketika dihubungi Warta Kota di Jakarta, Minggu (3/5) petang.
Menurut Manullang, sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden SBY berhasil memberantas korupsi dan lembaga yang menanganinya adalah KPK. Untuk merusak citra SBY tersebut, dilakukan berbagai upaya, di antaranya menggunakan perempuan, seperti Rani Juliani (22), sebagai umpan.
”Jadi, Rani Juliani itu saya nilai hanya merupakan umpan, dan Antasari terperangkap dengan umpan tersebut sehingga kasus itu bukan karena skandal asmara, melainkan ada upaya perusakan citra, baik untuk SBY maupun KPK. Sasaran sebenarnya bukan merusak Antasari, melainkan KPK,” ujarnya.
Rani adalah seorang caddy (pemungut bola) golf free lance di Lapangan Golf Modern Land, Tangerang, yang namanya dikaitkan dengan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen (41). Sebuah blog yang diduga milik Rani beralamat di ranijuliani.blogspot.com langsung diminati banyak orang. Meski hanya ada dua posting, masing-masing pada 25 November 2008, blog itu langsung diserbu komentar.
Rani memasang fotonya saat berambut panjang dan tengah mengenakan bandana warna merah putih dengan T-shirt putih pendek dan rok kotak-kotak warna coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang gadis yang manis.
Di blog-nya diketahui Rani kuliah di STMIK Raharja di Cikokol, Kota Tangerang. Ini tersurat dalam posting pertamanya berjudul "Mengapa Saya Memilih Perguruan Tinggi Raharja?" Bisa jadi Rani adalah saksi kunci dalam kasus pembunuhan Nasrudin.
Terkait politik
Manulang mengatakan, kasus ini tidak jauh atau paling tidak ada hubungannya dengan situasi politik menjelang pemilu presiden pada 8 Juli 2009. ”Kalau Antasari ditangkap, citra yang selama ini dibangun SBY dalam memberantas korupsi semakin jelek. Begitu juga kalau Antasari dibebaskan, lembaga yang dipimpinnya, yaitu KPK, akan berimbas menjadi jelek. Artinya, seluruh masyarakat, termasuk dunia, sudah menyoroti kasus ini. Ini jelas ada yang bermain,” kata Manulang.
Secara terpisah, SBY akhirnya angkat bicara soal kasus pembunuhan Nasrudin yang diduga menyeret Antasari. Menurut SBY, kasus tersebut adalah masalah yang sangat serius. ”Sangkaan terhadap AA, Ketua KPK, atas kasus pembunuhan yang diungkap kepolisian murder case (kasus pembunuhan berencana) adalah masalah serius,” kata SBY di sela-sela pertemuan Asian Development Bank (ADB) di Hotel Interconcinental Jimbaran, Bali, Minggu.
SBY mengatakan, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, termasuk kepada Antasari. Pihak kepolisian diminta untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. ”Sehingga masyarakat tahu yang sesungguhnya. Jangan ada pembelokan sehingga keadilan gagal ditegakkan,” kata SBY.
Skenario besar
Koordinator tim kuasa hukum Antasari, Juniver Girsang, mengatakan, ada skenario besar di balik kasus pembunuhan Nasrudin. ”Ini ada skenario besar di balik kasus pembunuhan dan ada pihak lain yang ingin mengarahkan agar Antasari menjadi tersangka,” kata Jurniver.
Dia mengatakan, pemberitaan tentang Antasari menyangkut kasus pembunuhan Nasrudin dianggap berlebihan sehingga terkadang mendahului penyidik dan ada pula yang menyebutkan Antasari menjadi tersangka.
Menurut Girsang, tidak tertutup kemungkinan dalam kasus tersebut Antasari diarahkan sebagai tersangka karena ia sering mengungkap kasus korupsi dengan skala besar. Padahal, pihak penyidik Polda Metro Jaya memanggil Antasari sebagai saksi.
Antasari membantah semua opini yang terkait dengan kasus yang menimpanya. Atas tuduhan yang dikenakan terhadap dirinya, ia belum bisa menjawab mengenai substansi kasusnya karena baru Senin ini menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
”Saya penegak hukum dan sangat menghargai proses hukum. Terhadap opini itu saya membantah. Kalau substansi kasus saya tak bisa menjawab sekarang,” ujar Antasari. Ia juga menegaskan, masih berstatus sebagai saksi dalam surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Orang nomor satu di KPK ini menyatakan didukung penuh oleh keluarga, terutama istrinya yang ikut memberi kekuatan menghadapi situasi ini.
”Istri dan anak saya yang memberi ketegaran, merekalah yang memberi saya ketegaran,” kata Antasari yang mengenakan jas warna hitam dipadu baju putih.
Antasari menyatakan siap diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya dan akan didampingi 10 pengacara yang tak lain teman-temannya sendiri. ”Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu di belakang saya, memberi dukungan di saat-saat seperti ini,” katanya.
Ungkap kasus
Meski Manulang menilai Rani hanya sebagai umpan untuk menjebak Antasari, kemunculan perempuan ini kini ditunggu banyak pihak. Keberadaan perempuan yang diduga terlibat cinta segitiga itu kini misterius. Tak aneh jika blog Rani pun kini kebanjiran pengunjung, bahkan puluhan ribu pengakses telah mengunjungi ke blog perempuan ini.
Hingga kemarin blog Rani yang aktif sejak 28 November 2008 tercatat dikunjungi lebih dari 66.000 orang. Sejak Jumat pekan lalu, saat nama Antasari disebut sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, komentar di blog Rani terus bermunculan.
Komentarnya di blog Rani beragam. Ada yang memaki-maki perempuan manis ini dan ada pula yang menunjukkan empati dengan memintanya bersabar. Yang terbanyak adalah komentar yang meminta Rani mau mengungkap kebenaran dalam kasus Nasrudin-Antasari.
Juga ada yang mewanti-wanti Rani agar berhati-hati dan mencari perlindungan. ”Hati-hati Rani, soalnya kamu saksi kunci, minta perlindungan ke pihak berwenang dan jangan mau diiming-imingi materi. Ikuti hati nuranimu dan ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi,” tulis pengakses blog Rani. (akn/cel/nir/Ant)
Minggu, 03 Mei 2009
Pakar Intelijen: Antasari Masuk Perangkap
Jumat, 01 Mei 2009
Peran Antasari Diduga Ikut 'Otaki' Pembunuhan Nasrudin
TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru bicara Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan mengatakan berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepolisian, Antasari Azhar diduga sebagai intelectual dadder (turut serta secara interletual alias memberi saran) kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Alasan inilah berakibat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditetapkan sebagai tersangka.Penyidik Kepolisian kini kerja keras mengusut pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin. "Salah satu tersangka intelectual dadder adalah Antasari Azhar," kata Jasman menirukan isi surat berkode rahasia yang diteken Kepala Badan Reserse Kriminan Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji itu.
Jasman melanjutkan, polisi akan menempuh upaya paksa terhadap Antasari. “Guna melancarkan penyidikan kasus,” katanya. Antasari sebelum memegang kendali KPK merupakan Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung,
Jasman mengatakan Kejaksaan Agung sebagai institusi tak memiliki lagi hubungan dengan Antasari. Setelah Antasari menjadi Ketua KPK, kata dia, Antasari bukan lagi jaksa Kejaksaan Agung. “Dia mantan jaksa,” ujarnya. Sehingga, lanjut dia, polisi tak memerlukan izin Jaksa Agung untuk memeriksa atau menahan Antasari.
Antasari dua hari lalu membantah dugaan dirinya terlibat pembunuhan Nasrudin. Dia mengaku kenal Nasrudin, yang melaporkan sejumlah kasus korupsi ke KPK. “Saya sebagai penegak hukum harus melindungi dia.”
Perkara pembunuhan Nasrudin diduga terkait dengan perebutan cewek, yang sehari-hari sebagai kadi (pelayan golf) di padang golf Modernland, Tangerang. Cewek itu bertnama Tika atau Rina Juliani, yang kabarnya telah dinikahi Nasrudin secara siri (ijab kabul berdasarkan Islam).
Selain menjadi tersangka, Kejaksaan Agung juga melakukan cegah-tangkal (cekal) Antasari untuk bepergian ke luar negeri. "Pencekalan ini atas permintaan kepolisian," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto.
Menurut Wisnu, setelah menerima permohonan pencekalan dari polisi, Kejaksaan langsung meneruskannya ke Direktorat Jenderal Imigrasi, lembaga yang berwenang mengeluarkan cekal. "Pencekalannya resmi mulai hari ini hingga setahun ke depan," kata Wisnu.
Nasrudin ditembak oleh orang tak dikenal pada 14 Maret silam di kawasan padang golf Modernland, Tangerang. Sepulang bermain golf pada Sabtu siang itu, pria 41 tahun tersebut meninggal sehari kemudian di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.
Polisi telah membekuk sembilan tersangka kasus ini pada Rabu malam lalu. Mereka adalah pengusaha ikan berinisial JU, pengusaha SHW, perwira menengah polisi WW, Hen, Her, Dan, Ran, Kor, serta Ed. Enam di antaranya diringkus di Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu lalu.
Pengusaha SHW itu adalah KRMT Sigid Haryo Wibisono, Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka, penerbit harian Merdeka. Dari pemeriksaan tersangka itulah polisi menemukan indikasi keterlibatan Antasari dalam kasus ini.
Kamis, 23 April 2009
Golkar Jadi Partai Oposisi Sajalah
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar dapat menjadi partai oposisi di parlemen guna memperkuat sistem pengkaderan menyongsong Pemilu 2014. Dengan menjadi oposisi, Golkar dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan masyarakat sehingga Golkar kembali mendapat tempat di hati mereka.
"Menjadi oposisi, memperkuat kelembagaan di DPR, tidak kalah terhormat dengan menjadi lembaga eksekutif," ujar Yudi Chrisnandy, kader Golkar, di sela-sela rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus) Partai Golkar, Kamis (23/4) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Sebaliknya, jika berniat maju kembali ke gelanggang politik, Golkar sebaiknya berkoalisi dengan Demokrat dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan tidak terlalu menuntut. "Kita syaratkan saja bahwa kami ingin mengajukan cawapres untuk melanjutkan koalisi. Calonnya bisa langsung dipilih capres SBY," ujarnya.
Sementara itu, Yudi menilai, membuat poros sendiri relatif tidak menguntungkan bagi JK. Pasalnya, berdasarkan realitas survei internal dan lembaga survei, tidak ada satu tokoh Golkar pun yang dapat menyaingi popularitas SBY.
Senin, 20 April 2009
Penayangan Tabulasi Nasional Dilanjutkan di KPU
Anggota KPU Sri Nuryanti setelah rapat pleno KPU, mengatakan kemungkinan hasil penghitungan suara dapat diakses di Media Center KPU atau melalui internet dengan alamat http://tnp.kpu.go.id/tab2009/.
"Hari ini selesai tapi belum ada kesepakatan mungkin akan ditaruh di sini (KPU) dan ditayangkan di media center," katanya.
Namun, Sri tidak dapat menjelaskan kapan tabulasi nasional ini dihentikan penayangannya dan berapa persen suara yang masuk dalam penghitungan suara.
"Kita tidak menargetkan, cuma bagaimana semaksimal mungkin untuk memberikan informasi pada masyarakat," katanya setelah rapat pleno KPU tentang rencana rekapitulasi hasil pemungutan suara secara nasional.
Penayangan tabulasi nasional di Ruang Flores, Hotel Borobudur dilaksanakan selama 12 hari mulai 9 April dan berakhir pada 20 April 2009.
Selama 12 hari penayangan tabulasi nasional ini, jumlah suara yang masuk sekitar 12 juta. Pemasukan data perolehan suara yang masuk ini dinilai lambat karena rata-rata dalam sehari hanya ada sekitar satu juta suara yang masuk ke KPU pusat.
Menurut Yanti, lambatnya pemasukan data ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah tenaga operator di KPU kabupaten/kota yang bertugas mengirimkan data ke KPU pusat dengan memindai formulir C1-IT.
Ia mengatakan, tugas di KPU kabupaten/kota tidak sedikit. Selain mengirimkan data hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), KPU kabupaten/kota juga melaksanakan rekapitulasi secara manual.
Ia juga tidak menampik lambatnya pemasukan data hasil penghitungan suara, kemungkinan disebabkan pengetahuan operator yang terbatas terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan.
"Pelatihan (bagi operator) memang cuma satu kali dan kita anggap kurang," kata Sri.
Selain itu, juga ada permasalahan teknis yang mempengaruhi kecepatan penayangan data, seperti kualitas kertas formulir C1-IT yang tidak seragam.
Beberapa KPPS dilaporkan menggunakan formulir C1-IT yang terlalu tipis atau formulir tidak dilengkapi corner mark karena terpotong ketika digandakan.
"Kemudian ada kesalahan dalam jumlah suara misalnya 100 ditambah 27 itu yang harusnya 127 ditulis misal 247 itu jumlah yang salah sehingga ditolak oleh sistem," jelasnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan, KPU akan mengevaluasi pelaksanaan tabulasi nasional dan sistem teknologi informasi yang digunakan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA
Minggu, 19 April 2009
Menjajal Ilmu Kebal di Komputer KPU
TEMPO Interaktif, Jakarta: CALON presiden bukan, selebritas juga enggak. Tapi Mohammad Jafar Hafsah menjadi buah bibir di pusat tabulasi suara Komisi Pemilihan Umum, yang bermarkas di Hotel Borobudur, Jakarta. Gara-garanya adalah perolehan suara calon dari Partai Demokrat ini yang sungguh fantastis.
Per Rabu pekan lalu, kandidat legislator di daerah pemilihan II Sulawesi Selatan ini sudah mengumpulkan lebih dari 111 juta suara--65 persen dari total jumlah pemilih se-Indonesia. Padahal total suara yang masuk ke pusat penghitungan Komisi baru sekitar 7 juta. Ulah peretas komputer?
Komisi Pemilihan Umum memang tengah sibuk berperang melawan para peretas, tapi mereka membantah kekacauan angka tersebut akibat serangan para hacker dan cracker itu. "Hanya kesalahan di sistem kami. Mestinya, kalau memang angkanya melonjak, grafiknya ikut meninggi. Tapi buktinya kan tidak," kata anggota Komisi, Abdul Aziz, merujuk pada grafik batang di halaman utama situs tabulasi suara Komisi (www.kpu.go.id).
Tapi, jika ini kesalahan sistem, seharusnya akibatnya masif atau--sebaliknya--hanya terjadi pada suara Mohammad Jafar. Kenyataannya, kejadian serupa dialami calon anggota legislatif Partai Indonesia Sejahtera, Sugeng Imam Santosa. Dalam tabulasi sementara, nama calon dari daerah pemilihan yang sama dengan Mohammad Jafar itu sudah tercontreng lebih dari 111 ribu kali. Padahal jumlah suara total yang diraih partai itu di sana baru 865 suara.
Sejak Komisi menampilkan perhitungan suara pemilihan umum legislatif secara online, puluhan peretas memang terus mencoba menembus sistem komputer tabulasi itu. "Jika dihitung, sudah 20 kali," kata Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Husni Fahmi. "Sejauh ini, usaha mereka dapat digagalkan," dia menambahkan.
Peretas komputer adalah mereka yang berusaha menyusup ke dalam jaringan atau server pihak lain tanpa izin. Penyusup ini terbagi dalam dua jenis: peretas budiman dan peretas siluman. Yang budiman cuma masuk tanpa menimbulkan kerusakan. Yang siluman bisa jahat bukan main: bisa mengambil, mengubah, hingga menghilangkan data di server. Kelompok terakhir inilah yang berusaha menyusup ke server tabulasi suara Komisi.
Menurut Husni, ada yang mencoba mengubah tampilan situs data tabulasi. Ada pula yang mencoba membuat semua angka perolehan suara menjadi nol. "Tapi tidak berhasil," ujarnya.
Belajar dari pengalaman Pemilihan Umum 2004--saat itu Dani Firmansyah berhasil menembus pengaman jaringan komputer Komisi--kini Komisi memasang benteng keamanan yang berlapis-lapis. "Kami sekarang lebih siap mengantisipasi serangan peretas," Husni sesumbar. Semua jalan yang dulu jadi tempat masuk Dani ke sistem Komisi sudah digembok rapat-rapat.
Lima tahun lalu, Dani menyusup ke dalam sistem keamanan jaringan Komisi melalui "Jalan Thailand". Ini adalah semacam alamat Internet anonim dari negara itu dan merupakan tipuan untuk mengelabui lokasi Dani yang sesungguhnya di Indonesia. Ia juga punya alamat anonim lain untuk menyesatkan perburuan petugas, yakni sebuah warung Internet di Yogyakarta.
Nah, Dani--pencipta distro Linux berbasis Debian yang dinamai XNUXER--menerobos sistem keamanan server Komisi kala itu dengan Cross Site Scripting dan SQL Injection. Salah satu alatnya tersedia gratis, yakni Nmap, yang juga tersedia di Linux.
Kini berumur 30 tahun dan menjadi system developer sebuah perusahaan multinasional, Dani mengaku tak tahu keandalan sistem pengamanan Komisi sekarang. "Namun tingkat kesulitan dalam menembus sebuah sistem keamanan komputer dari suatu jaringan sangat relatif dan bergantung pada keahlian dan kemahiran masing-masing pihak," ujarnya. "Dan saya tidak pernah mencoba dan tidak berminat mengetahuinya," katanya.
Toh, sekuat apa pun sistem keamanan komputer, tak ada yang sungguh-sungguh aman. Ini keyakinan Jim Geovedi, pensiunan peretas komputer yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan di PT Bellua Asia Pacific. "Sehebat apa pun sistem keamanan jaringan, tetap ada celah untuk disusupi. Bahkan dengan tools sederhana seperti web browser bisa melakukan penyusupan," ujarnya, seperti mengingatkan Komisi untuk tetap awas mengawasi bentengnya.
Kuncinya: hacker tahu mengenai karakteristik sistem yang menjadi targetnya. "Kalau sudah tahu logikanya, pakai apa pun bisa," kata peretas yang belajar otodidak ini.
Ini juga disadari Komisi. Karena itu, untuk menambah level keamanan sistem jaringannya, Komisi mendekati komunitas praktisi keamanan teknologi informasi, termasuk para peretas. Komisi mengimbau mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan pemilu tahun ini.
Hasilnya sudah ada. Dani mengungkapkan, sudah beberapa kali komunitas komputer underground berkomunikasi dengan Komisi. "Mereka bahkan memiliki jalur komunikasi khusus agar ketika terjadi sesuatu dapat secepatnya dilakukan perbaikan," ujarnya. Namun, menurut Jim, ini saja tak cukup.
Seharusnya, ujar peretas yang dulu malang-melintang di Bandung itu, komunitas ini ikut masuk tim teknologi informasi Komisi. "Kalau sekarang, jika mereka tahu sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terbentur birokrasi," katanya.
Sebenarnya, usaha peretas untuk membobol sistem keamanan jaringan Komisi tak selalu berarti negatif. Ketua Kelompok Kerja Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Sri Nuryanti mengatakan banyaknya serangan hacker justru akan memperkuat sistem keamanan teknologi informasi Komisi. "Sistem kami jadi lebih kuat bertahan," katanya. Meski begitu, ia tetap meminta para hacker tidak usil mengubah tampilan situs Komisi.
Ia mengatakan perbuatan para peretas terkategori dalam kejahatan karena dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan menghancurkan atau merusak barang. Inilah sebabnya Satuan Cyber Crime Markas Besar Kepolisian Indonesia turun tangan mengusut adanya tindakan kriminal dunia maya dalam proses penghitungan suara di pusat tabulasi nasional. "Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan subsider Pasal 406 KUHP, seorang hacker bisa terkena ancaman hukuman penjara selama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta," ujarnya.
NASA Temukan Planet Pengganti Bumi
INILAH.COM, Jakarta – Wahana ruang angkasa pencari planet, Kepler berhasil mengirim hasil pertamanya. NASA berharap Kepler bisa mendapatkan planet yang mengelilingi bintang dan bisa dihuni seperti bumi.
Kepler mengirimkan foto planet dari konstelasi Cygnus dan Lyra dari kluster bintang 13.000 tahun cahaya dari bumi, disebut NGC 6791.
"Kami menduga ribuan planet mengelilingi bintang itu, dan untuk pertama kalinya kita mendapatkan planet seukuran bumi di zona yang mendukung kehidupan di sekitar bintang yang mirip matahari,” kata William Borucki, ilmuwan di Ames Research Center NASA di Moffett Field California.
Disebut zona yang mendukung kehidupan, planet ini di sekitar sabuk bintang dimana air bisa ditemukan di permukaannya berbentuk danau, sungai dan lautan.
Jika terlalu dekat dengan bintang, maka planet akan terlalu panas. Sedangkan jika orbit terlalu jauh maka planet bisa memabeku.
Foto Kepler yang dirlis NASA salah satunya menunjukkan kluster bintang 13.000 tahun cahaya dari bumi, disebut NGC 6791. Sedangkan foto yang lain dari bintang disebut Tres-2, yang sudah diketahui mirip planet Yupiter.[ito]
Polri Minta Bantuan Interpol Tangkap Kades Komalasa
Gresik (ANTARA News) - Polri meminta bantuan "International Police" (Interpol) untuk menangkap Kepala Desa Komalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Mu`jizad yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang melarikan diri ke Johor, Malaysia.
Kepala Polisi Resort (Polres) Gresik, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M. Iqbal, Minggu (19/4), mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke Interpol melalui Kepolisian Daerah (Polda) Jatim untuk menangkap Mu`jizad.
"Saat ini, Mu`jizad masuk daftar pencarian orang (DPO), karena berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti, yang besangkutan bisa dikenai pidana pemilu," kata Iqbal menerangkan.
Mu`jizad adalah tersangka yang mengedarkan surat ke warganya untuk memilih Syarif Musa, calon legislator (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Kecamatan Tambak dan Sangkapura.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi dari penyidik kepolisian, ketika dihubungi melalui ponselnya, Mu`jizad berada di Johor dengan alasan sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit.
"Sebagai kades, Mu`jizad semestinya tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya dengan berlama-lama di Johor, terlebih saat ini dia tersangkut masalah," katanya.
Anggota Panwaslu Kabupaten Gresik, Elvita Yulianti, mengatakan, awalnya Mu`jizad beralasan minta izin untuk menemui Bupati Gresik, Robbach Ma`sum.
"Karena itulah dia bisa lolos dan menyeberang dari Bawean ke Gresik. Namun, setelah beberapa hari dia menghilang dan ternyata melarikan diri ke Johor," katanya.
Elvita mengutarakan, kasus tindak pidana ini harus diputus maksimal lima hari sebelum pengumuman hasil Pemilu 2009 diumumkan, atau tepatnya pada tanggal 26 April 2009.
"Jika dalam batas waktu tersebut belum juga tertangkap maka kasus tersebut dinyatakan hangus," katanya menjelaskan.
Sebelumnya diwartakan, Mu`jizad mengedarkan surat kepada warganya. Dia meminta warga untuk memilih Syarif Musa, dengan alasan pembangunan jalan poros Tanjung Kima yang dianggarkan dari APBD 2009 itu berkat bantuannya. Apabila Syarif Musa tidak terpilih, pembangunan tersebut tidak akan diwujudkan.
Padahal, sesuai Instruksi Bupati Gresik Nomor 270/570/437.73/2009 tertanggal 19 Maret 2009, bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan perangkat desa netral dalam Pemilu 2009, serta tidak menjadi pengurus salah satu partai politik.(*)
COPYRIGHT © ANTARA
